Jo Cha
Lingkar Inspirasi – Wakil Ketua DPD RI sekaligus Ketua Forum MPR FOR PAPU, Yorrys Raweyai mengadakan pertemuan dengan Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas inisiatif strategis MPR FOR PAPUA dan membangun komunikasi serta mengoordinasikan penyelesaian berbagai persoalan di Tanah Papua melalui mekanisme konstitusional di bawah naungan MPR RI.
Adapun MPR FOR PAPUA terdiri dari seluruh anggota MPR yang berasal dari enam provinsi di wilayah Papua, yakni Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya. Yorrys juga menyampaikan urgensi persoalan di tanah Papua, diantaranya terkait dengan Food Estate dan Freeport dalam kesempatan tersebut.
“Saya pikir MPR FOR PAPUA secara intens harus segera melakukan komunikasi kepada pemerintah dan stakeholder guna mengatasi persoalan Food Estate yang kurang tepat pemilihan lokasinya, sehingga lahan padi yang sejatinya sebagai lumbung pangan malah saat ini terendam air, sehingga harus ada antisipasi penanganan lebih lanjut,” ujar senator dari Papua Tengah ini di Gedung Nusantara III Jakarta, Rabu (23/04).
Menurut Ketua MPR RI Ahmad Muzani, wadah ini dibentuk sebagai perpanjangan tangan MPR, untuk membantu pemerintah menyelesaikan persoalan-persoalan di Papua secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“MPR FOR PAPUA menjadi perpanjangan bagi MPR guna membantu pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan Papua secara komprehensif, terutama dari sisi politik,” ujarnya usai mengelar pertemuan di DPR RI, Rabu (23/4/2025).
Ia menegaskan, dalam pelaksanaan tugasnya ke depan, MPR FOR PAPUA akan aktif berdialog dengan berbagai pihak, khususnya pemerintah pusat. Sebagai upaya untuk memperoleh berbagai pandangan dan rumusan langkah-langkah strategis demi mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
Terkait tindak lanjut ke depan, Ahmad Muzani menyampaikan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan meminta Ketua MPR FOR PAPUA untuk segera berkoordinasi dengan para menteri dan lembaga terkait. “Kami akan komunikasikan beberapa persoalan itu dengan menteri dan stakeholder yang menangani persoalan Papua,” tutupnya.
