Jo Cha
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI membuka opsi penggunaan maskapai alternatif dalam penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M. Langkah tersebut dikaji untuk menekan biaya penerbangan yang menjadi salah satu komponen terbesar dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kemenhaj RI, Ian Heriawan, mengatakan pemerintah masih melakukan negosiasi dengan sejumlah maskapai untuk mendapatkan biaya penerbangan yang lebih efisien.
“Kita sudah negosiasi berulang-ulang. Kita melakukan rapat offline, online juga. Terus kita upayakan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ada finalisasi,” ujar Ian di Jakarta, Senin (21/9/2026), dikutip dari situs resmi Kementerian Haji dan Umrah.
Menurut Ian, biaya penerbangan memiliki porsi sekitar 40 persen dari keseluruhan BPIH. Karena itu, penurunan biaya penerbangan dinilai akan berpengaruh langsung terhadap besaran BPIH.
“Sekarang yang menjadi konsen itu masalah penerbangan. Penerbangan ini cukup tinggi, 40 persen dari BPIH. Sehingga kalau penerbangan bisa turun, otomatis BPIH bisa turun,” katanya.
Maskapai Alternatif Mulai Dikaji
Di tengah proses negosiasi, Kemenhaj mulai mempertimbangkan kemungkinan melibatkan maskapai lain yang menawarkan harga lebih kompetitif.
“Untuk mempertimbangkan maskapai lain yang memiliki harga yang lebih kompetitif, itu akan menjadi salah satu bahasan. Tapi akan kita hitung secara cermat,” kata Ian.
Namun, harga bukan menjadi satu-satunya pertimbangan pemerintah. Kemenhaj juga harus memastikan skema penerbangan yang dipilih tetap mampu memberikan pelayanan, kenyamanan, dan keamanan bagi jemaah.
“Kalau salah menghitung, salah mengkalkulasi, dampaknya akan kepada pelayanan jemaah. Karena itu kita hitung secara cermat,” ujarnya.
Kemenhaj juga telah melakukan sejumlah simulasi, termasuk menghitung kembali alokasi penerbangan di sejumlah embarkasi serta pembagian porsi penerbangan antar-maskapai.
Selain harga yang ditawarkan maskapai, pergerakan harga avtur dan nilai tukar juga menjadi variabel yang diperhitungkan dalam menentukan biaya penerbangan.
Angka BPIH 2027 Belum Final
Sementara itu, pembahasan komponen pelayanan dalam negeri dan luar negeri disebut telah memasuki tahap akhir. Dengan demikian, komponen penerbangan masih menjadi salah satu faktor penting yang menentukan angka final BPIH 2027.
Kemenhaj masih berupaya menekan besaran BPIH dari usulan awal yang telah dibahas bersama DPR RI.
Namun, pemerintah belum menetapkan angka final karena negosiasi biaya penerbangan masih berlangsung.
“Kalau angka yang tepat, sebetulnya kita masih belum bisa putuskan. Karena tergantung nanti di maskapai. Kalau itu bisa turun, BPIH bisa turun,” ujar Ian.
Pembahasan BPIH bersama Panja Komisi VIII DPR RI masih terus dilakukan. Pemerintah menargetkan pembahasan dapat mencapai kesepakatan pada akhir September 2026 sebelum masuk ke tahap penetapan BPIH.
“Kita upayakan di bulan ini. Mudah-mudahan akhir bulan sudah terbit,” pungkas Ian. ***
