Jo Cha
Lingkar Inspirasi – Menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memberikan apresiasi atas pencairan dua jenis bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat pada Maret 2025.
Ia menekankan bahwa kebijakan ini sangat bermanfaat dalam membantu masyarakat, terutama kalangan ekonomi menengah ke bawah, dalam memenuhi kebutuhan pokok saat momen Lebaran.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera menyalurkan Bansos menjelang Idul Fitri 2025.
Menurut Cucun, pencairan Bansos sebelum hari raya merupakan langkah strategis yang dapat meringankan beban ekonomi masyarakat. Selain itu, bantuan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama mereka yang terdampak kondisi ekonomi yang tidak stabil.
Diketahui bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) telah mencairkan dua jenis bantuan sosial pada Maret 2025, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk memastikan bahwa bantuan tersebut dapat diterima oleh masyarakat sebelum hari raya, sehingga dapat memberikan manfaat optimal dalam memenuhi kebutuhan Lebaran.
PKH tahap pertama tahun 2025 telah mulai dicairkan sejak Januari dan akan berlangsung secara bertahap hingga Maret 2025. Sementara itu, pencairan BPNT dilakukan setiap bulan, termasuk untuk periode Maret, yang dipastikan dapat diterima oleh para penerima manfaat sebelum Lebaran.
Proses pencairan ini dilakukan melalui PT Pos Indonesia serta bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), seperti BRI, Mandiri, BNI, dan BTN.
Dalam hal distribusi, terdapat kemungkinan bahwa pencairan bantuan di beberapa daerah akan mengalami perbedaan waktu. Hal ini bergantung pada kesiapan sistem distribusi di masing-masing wilayah.
Oleh karena itu, Cucun menegaskan bahwa Pemda harus memastikan bahwa bantuan ini tidak hanya tersalurkan tepat waktu, tetapi juga diterima oleh pihak yang benar-benar berhak. DPR pun akan terus memantau dan meminta laporan dari Pemda terkait realisasi distribusi Bansos guna memastikan efektivitasnya.
Sebagai bagian dari pengawasan, Cucun menekankan pentingnya penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam menetapkan daftar penerima manfaat.
Dengan sistem data yang akurat, potensi kesalahan dalam penyaluran bantuan dapat diminimalkan. Selain itu, transparansi dalam distribusi Bansos juga harus diperkuat dengan membuka akses informasi penerima bantuan melalui platform publik.
Dalam masa reses saat ini, anggota DPR diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal di daerah pemilihannya masing-masing. Dengan demikian, mereka dapat memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, Cucun juga menegaskan perlunya ketegasan dalam menindak Pemda yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, termasuk sanksi bagi daerah yang terlambat menyalurkan Bansos atau melakukan penyimpangan dalam distribusinya. Pemerintah juga telah mengalokasikan beberapa jenis bantuan sosial lainnya yang akan diterima masyarakat pada bulan Maret ini.
Di antaranya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk periode Januari hingga Maret 2025, bantuan beras sebesar 10 kg untuk Penerima Bantuan Pangan (PBP), serta bantuan pendidikan dalam bentuk Program Indonesia Pintar (PIP), yang pencairannya dilakukan secara bertahap.
Sebagai penutup, Cucun berharap seluruh kepala daerah dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dalam memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan lancar dan tepat sasaran.
Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, daerah, serta lembaga terkait, diharapkan bantuan sosial ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat menjelang perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah.
