Komisi IX: Kurangnya SDM Jadi Hambatan Pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis

LINGKAR INSPIRASI – Ketua Komisi IX DPR RI menyoroti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas kesehatan dalam pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, saat kunjungan kerja di Puskesmas Karawaci Baru, Tangerang, Banten, Rabu (27/8/2025).

“Bukan hanya di Tangerang tapi juga di berbagai wilayah di Indonesia masih ada keterbatasan sumber daya, SDM kesehatan maupun faskes kesehatan yang harus bisa ditingkatkan untuk bisa melayani semua yang antusiasmenya tinggi untuk mengikuti program ini,” katanya di Puskesmas Karawaci Baru.

Dalam rapat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Puskesmas Karawaci Baru, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang menyampaikan sejumlah masalah pelaksanaan CKG, antara lain keterbatasan SDM kesehatan, masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan saat tidak sakit, kendala pada sistem ASIK CKG, terhambat pendaftaran dan penginputan data. NIK yang tidak ditemukan pada ASIK CKG dan belum terintegrasinya antara e-pus dengan ASIK CKG.

Charles menegaskan, hasil pengawasan di lapangan akan menjadi bahan masukan bagi DPR dalam pembahasan dengan Kementerian Kesehatan. Catatan tersebut diarahkan untuk perbaikan program CKG pada tahun mendatang.

Dalam kesempatan yang sama, tim kunspik Komisi IX DPR I juga menerima aspirasi tenaga kesehatan mengenai tambahan insentif. Hal ini dinilai penting agar beban kerja bagi tenaga kesehatan dan tenaga pendukung tidak terlalu berat dan pelayanan dapat berjalan lebih optimal.

“Khususnya tadi kami mendapatkan juga masukan dari teman-teman SDM kesehatan ke depan, berharap Kementerian Kesehatan bisa menambahkan semacam insentif bagi SDM kesehatan yang ikut menjalankan program CKG ini supaya beban dari teman-teman yang menjalankan ini juga tidak terlalu berat bahkan bisa menjalankannya lebih optimal lagi,” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Dukungan untuk penambahan insentif disebut bukan hanya diperlukan bagi tenaga kesehatan, melainkan juga bagi kader kesehatan. Peran kader dianggap strategis karena menjadi ujung tombak puskesmas dalam menjangkau masyarakat serta memperkuat kegiatan promotif dan preventif.

Hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan Kementerian Kesehatan RI, Kementerian BKKBN, dan BPJS Kesehatan. Hadir pula Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang serta Wakil Walikota Tangerang bersama jajaran dan dinas terkait.***

Related Posts

Kecam Maraknya Kekerasan Siswa terhadap Guru, dr. Hj. Erni Daryanti, M.Biomed Desak Pemerintah Segera Sahkan UU Perlindungan Guru

LINGKAR INSPIRASI – Dunia pendidikan Indonesia kembali diguncang oleh aksi kekerasan yang memprihatinkan. Rentetan kasus perundungan dan penganiayaan terhadap tenaga pendidik yang berupaya menegakkan kedisiplinan kini mencapai titik kritis. Menanggapi…

Jelang Kongres PPI, Wadir Sebut Pilih Direktur Berdasarkan Program Bukan Hasutan atau Ujaran Kebencian

LINGKARINSPIRASI – Menjelang pelaksanaan Kongres Pemuda Parlemen Indonesia (PPI), Wakil Direktur Politik dan Riset PPI, Juan Turpyn, mengajak seluruh rekan PPI untuk menjaga iklim demokrasi yang sehat, rasional, dan berorientasi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Kecam Maraknya Kekerasan Siswa terhadap Guru, dr. Hj. Erni Daryanti, M.Biomed Desak Pemerintah Segera Sahkan UU Perlindungan Guru

  • By Jo Cha
  • January 29, 2026
  • 5 views

Jelang Kongres PPI, Wadir Sebut Pilih Direktur Berdasarkan Program Bukan Hasutan atau Ujaran Kebencian

  • By Jo Cha
  • January 23, 2026
  • 4 views
Jelang Kongres PPI, Wadir Sebut Pilih Direktur Berdasarkan Program Bukan Hasutan atau Ujaran Kebencian

Senator Mirah Midadan Fahmid Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana di Dompu

  • By Jo Cha
  • January 15, 2026
  • 3 views
Senator Mirah Midadan Fahmid Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana di Dompu

GKR Hemas Tegaskan Penguatan Peran DPD RI dalam Legislasi dan Kebijakan Daerah

GKR Hemas Tegaskan Penguatan Peran DPD RI dalam Legislasi dan Kebijakan Daerah

Serap 1.143 Aspirasi Daerah, DPD RI Matangkan Agenda Prioritas Sub Wilayah Barat II

Serap 1.143 Aspirasi Daerah, DPD RI Matangkan Agenda Prioritas Sub Wilayah Barat II

PBMI Laporkan ke Menpora Program dan Agenda Muaythai 2026

PBMI Laporkan ke Menpora Program dan Agenda Muaythai 2026