Jo Cha
Lingkar Inspirasi – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia melalui Komite IV kembali mengadakan Focus Group Discussion (FGD) pra-penyusunan APBN Tahun Anggaran 2026 pada tanggal 17 April 2025.
Acara ini berlangsung di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang, dan bertujuan untuk menampung aspirasi dari kalangan akademisi serta pemerintah daerah terkait arah kebijakan fiskal mendatang.
Forum ini menjadi sarana penting untuk mengumpulkan pandangan dan saran dari pemangku kepentingan daerah guna merumuskan rekomendasi bagi Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta menyampaikan pertimbangan terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam RAPBN 2026.
FGD tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi, serta sejumlah anggota Komite IV lainnya. Selain itu, hadir pula perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kalangan akademisi Universitas Diponegoro, perwakilan Bappeda, dan mahasiswa.
Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Sidang Utama Gedung Dekanat FEB Undip ini berlangsung dalam suasana dialogis yang konstruktif dan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh peserta.
Dalam sambutannya, Tamsil Linrung menekankan pentingnya peran DPD RI dalam menjembatani kepentingan daerah dengan arah kebijakan nasional. Ia menyatakan bahwa forum FGD semacam ini merupakan bentuk nyata pelaksanaan fungsi konstitusional DPD RI, tidak hanya sebagai pemberi pertimbangan atas RUU APBN, tetapi juga sebagai penjaga kepentingan pembangunan daerah agar tercermin dalam agenda nasional.
“Kita tidak bisa lagi melihat daerah hanya sebagai objek pembangunan. Daerah harus menjadi subjek aktif yang menentukan arah kebijakan fiskal dan pembangunan nasional,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, dalam sambutannya menggarisbawahi sejumlah tantangan yang masih dihadapi oleh daerah, termasuk ketidaksesuaian antara program pusat dan kebutuhan riil di daerah, keterbatasan fiskal, rendahnya kualitas SDM, serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Ia juga menekankan perlunya sinergi antarpemerintah pusat dan daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan yang adaptif dan realistis.
Paparan dari Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Harso Susilo, menunjukkan betapa kompleksnya tantangan pembangunan di provinsi ini. Mulai dari masih tingginya angka kemiskinan (9,58%), angka anak tidak sekolah, hingga lebih dari satu juta unit rumah tidak layak huni.
Namun demikian, Jawa Tengah memiliki potensi besar sebagai wilayah strategis nasional dengan sektor unggulan seperti pertanian, industri, pariwisata, serta peran vital dalam ketahanan pangan nasional.
