Jo Cha
LINGKARINSPIRASI – Isu kualitas pendidikan kembali menjadi perhatian publik seiring dirilisnya hasil evaluasi nasional yang menunjukkan masih adanya kesenjangan capaian akademik antar daerah termasuk Nusa Tenggara Barat.
Temuan tersebut menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak bisa ditunda dan memerlukan langkah serius, bertahap, serta berbasis evaluasi menyeluruh dari seluruh pemangku kepentingan di daerah.
Senator DPD RI asal Nusa Tenggara Barat, Mirah Midadan Fahmid, menanggapi serius hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 yang dirilis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), di mana rata-rata nilai siswa SMA/SMK sederajat di NTB hanya mencapai 36,80.
Angka ini terpaut cukup jauh dari rata-rata nasional yang berada di level 46,70. Bagi Senator Mirah, capaian tersebut menjadi sinyal kuat bahwa kualitas pendidikan di NTB membutuhkan pembenahan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.
“TKA bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan kualitas proses pembelajaran, kesiapan tenaga pendidik, serta ekosistem pendidikan secara keseluruhan,” ujar Mirah.
Ia menegaskan bahwa hasil ini harus dipahami sebagai peringatan dini bagi pemerintah daerah, khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar tidak bersikap defensif, tetapi menjadikannya sebagai bahan evaluasi menyeluruh.
“Tentu ini menjadi alarm bagi kita semua. Hasil TKA harus menjadi pelecut semangat untuk bekerja lebih serius dalam meningkatkan kualitas pendidikan di NTB, bukan sekadar rutinitas administratif,” tegas Senator Mirah.
Ia menekankan bahwa perbaikan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, guru, orang tua, dan dunia usaha.
Senator Mirah menjelaskan bahwa TKA dirancang sebagai instrumen evaluasi nasional untuk mengukur penguasaan kompetensi akademik siswa.
Untuk jenjang SMA/MA/SMK, TKA menguji mata pelajaran inti seperti Bahasa Indonesia, Matematika, dan Bahasa Inggris, serta mata pelajaran pilihan sesuai minat dan jurusan siswa.
“Rendahnya capaian NTB menunjukkan adanya tantangan serius baik pada penguasaan literasi, numerasi, maupun kemampuan berpikir kritis siswa, ini harus jadi atensi kita bersama,” kata senator asal NTB tersebut.
Ia menyoroti pentingnya peningkatan kualitas guru sebagai kunci utama. Pemerintah daerah didorong untuk memperkuat pelatihan guru secara berkelanjutan, memastikan distribusi guru berkualitas yang lebih merata, serta mendorong metode pembelajaran yang adaptif terhadap kebutuhan siswa, bukan sekadar mengejar ketuntasan kurikulum.
“Saya menilai masih adanya kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di NTB yang perlu ditangani dengan kebijakan afirmatif,” kata Mirah.
Di sisi lain, ia juga mengingatkan pentingnya dukungan infrastruktur dan lingkungan belajar yang memadai. Sekolah-sekolah di NTB, terutama di daerah terpencil, masih menghadapi keterbatasan sarana belajar, akses teknologi, dan bahan ajar yang relevan. Menurutnya, transformasi pendidikan tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan fasilitas yang layak dan ekosistem belajar yang kondusif.
“Saya mendorong agar pemerintah daerah memanfaatkan data TKA secara lebih mendalam untuk menyusun kebijakan. Analisis per mata pelajaran, per wilayah, dan per jenjang harus dilakukan agar intervensi yang dirancang tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menegaskan, perbaikan kualitas pendidikan harus menjadi agenda prioritas daerah karena berkaitan langsung dengan daya saing sumber daya manusia NTB di masa depan.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Jika kita ingin NTB maju dan mampu bersaing secara nasional maupun global, maka peningkatan kualitas pendidikan tidak boleh ditunda,” tutup Senator Mirah.***
