Jo Cha
LINGKAR INSPIRASI – Bima, 15 Juni 2026 – Anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mirah Midadan Fahmid, menyoroti masih terbatasnya ketersediaan lampu penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah wilayah pinggiran Kota Bima meskipun Pemerintah Kota Bima telah memasang sekitar 3.700 titik lampu jalan di berbagai kawasan.
Menurut Senator Mirah, keberadaan lampu jalan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penerangan, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya menciptakan keamanan, kenyamanan, serta pemerataan pembangunan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, wilayah-wilayah seperti Kolo, Lelamase, Nitu, dan Oi Fo’o perlu mendapatkan perhatian lebih dalam perencanaan pembangunan infrastruktur dasar.
“Saya mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Bima yang telah memasang ribuan titik lampu jalan di berbagai wilayah. Namun, fakta bahwa sejumlah kawasan pinggiran masih mengalami keterbatasan penerangan menunjukkan bahwa pekerjaan pemerataan pembangunan masih perlu terus dilanjutkan,” ujar Mirah.
Senator Mirah menilai kebutuhan penerangan jalan di kawasan pinggiran memiliki urgensi yang tinggi mengingat wilayah tersebut menjadi jalur mobilitas masyarakat, pelajar, petani, nelayan, serta pelaku usaha yang beraktivitas hingga malam hari. Minimnya penerangan berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, tindak kriminalitas, serta menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.
“Pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di pusat kota. Warga yang tinggal di wilayah pinggiran memiliki hak yang sama untuk mendapatkan fasilitas publik yang memadai. Lampu jalan merupakan kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.
Mirah memahami adanya tantangan keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah, terutama setelah kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada tertundanya pengadaan lampu jalan baru pada tahun ini. Namun demikian, ia mendorong agar pemerintah daerah tetap menjadikan pemerataan PJU sebagai salah satu prioritas pembangunan jangka menengah.
Menurutnya, pemerintah dapat mengoptimalkan berbagai alternatif pembiayaan, termasuk pemanfaatan teknologi lampu tenaga surya yang lebih efisien dan ramah lingkungan, serta membuka peluang kolaborasi dengan pemerintah pusat melalui program-program pembangunan infrastruktur daerah.
“Penggunaan lampu tenaga surya dapat menjadi solusi yang patut diperluas, terutama untuk wilayah-wilayah yang masih membutuhkan tambahan penerangan. Selain lebih hemat dalam jangka panjang, teknologi ini juga mendukung agenda pembangunan berkelanjutan,” jelas Mirah.
Lebih lanjut, Senator Mirah meminta agar proses penambahan lampu jalan dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan yang jelas dan melibatkan aspirasi masyarakat setempat. Dengan demikian, pengadaan yang dilakukan setiap tahun dapat benar-benar menjawab kebutuhan warga di lapangan.
“Saya berharap pemerintah daerah dapat menyusun roadmap pemerataan penerangan jalan yang terukur, sehingga masyarakat mengetahui target dan tahapan pembangunan yang akan dilakukan. Transparansi dan partisipasi masyarakat sangat penting agar program ini berjalan efektif,” katanya.
Sebagai wakil daerah di tingkat nasional, Mirah menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar di Kota Bima dan wilayah NTB secara umum. Ia berharap seluruh elemen pemerintah dapat bekerja sama untuk memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal dalam menikmati manfaat pembangunan.
“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Penerangan jalan yang memadai bukan hanya soal lampu yang menyala, tetapi tentang menghadirkan rasa aman, mendukung aktivitas ekonomi, serta memastikan keadilan pembangunan bagi seluruh warga Kota Bima tanpa terkecuali,” tutup Senator Mirah.***
