Jo Cha
Lingkar Inspirasi – Jakarta, 27 April 2026 — Senator Mirah Midadan Fahmid menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Dompu dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program strategis nasional.
Menurutnya, inisiatif ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, sekaligus menjadi upaya konkret dalam memutus rantai kemiskinan ekstrem yang masih menjadi tantangan di berbagai wilayah NTB, khususnya di daerah dengan basis ekonomi pertanian seperti Kabupaten Dompu.
“Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di atas lahan seluas 8,9 hektar di Desa Bara, Kecamatan Woja, merupakan langkah progresif yang patut didukung, terutama karena program ini menyasar kelompok masyarakat miskin dengan sistem pendidikan berasrama,” ujarnya.
Dengan adanya jaminan kebutuhan pendidikan, konsumsi, dan perlengkapan siswa oleh pemerintah, program ini dinilai mampu menciptakan kesetaraan akses pendidikan yang lebih inklusif. Hal tersebut sejalan dengan amanat konstitusi dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.
Namun, Senator Mirah menekankan bahwa perluasan akses pendidikan harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam tata kelola lahan, mengingat sektor pertanian masih menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian masyarakat di Dompu.
“Saya mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam pengambilan kebijakan, khususnya terkait rencana pemanfaatan lahan yang sebelumnya digunakan untuk budidaya tanaman hortikultura,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa aspek keberlanjutan lingkungan, ketahanan pangan daerah, serta perlindungan terhadap sumber penghidupan masyarakat sekitar harus tetap menjadi perhatian utama.
“Alih fungsi lahan produktif tidak boleh dilakukan tanpa perhitungan yang matang, karena dapat berdampak langsung pada produksi pangan lokal dan pendapatan petani,” ujar Senator Mirah.
“Jangan sampai niat baik dalam membangun pendidikan justru berdampak pada berkurangnya produktivitas pertanian lokal. Perlu ada kajian komprehensif agar kebijakan ini tetap berimbang,” lanjutnya.
Lebih lanjut, ia mendorong agar proses perencanaan pembangunan dilakukan secara transparan dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat setempat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan, terutama petani atau kelompok masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya dari lahan tersebut.
Menurutnya, kajian kelayakan lokasi perlu mencakup aspek teknis, tata ruang, lingkungan, dampak sosial, serta skema mitigasi bagi masyarakat terdampak, termasuk opsi relokasi atau kompensasi yang adil bagi petani.
“Saya juga menekankan perlunya koordinasi lintas kementerian, khususnya antara Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial, serta pemerintah daerah, agar proses pembangunan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan,” kata Mirah.
Terkait rencana alternatif lokasi di belakang Kantor Desa Nusajaya, Senator Mirah menilai hal ini sebagai langkah antisipatif yang baik. Ia berharap pemerintah dapat melakukan analisis komparatif terhadap kedua lokasi tersebut, baik dari sisi kelayakan teknis, dampak sosial, maupun keberlanjutan jangka panjang. Dengan demikian, keputusan yang diambil benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Di sisi lain, Senator Mirah juga menyambut positif rencana pemanfaatan sebagian lahan untuk pembangunan gerai Koperasi Desa.
Menurutnya, hal ini dapat menjadi pelengkap ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama jika dikaitkan dengan kebutuhan siswa dan masyarakat sekitar. Ia menilai integrasi antara sektor pendidikan dan ekonomi lokal merupakan langkah strategis dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
“Koperasi Desa dapat menjadi penggerak ekonomi lokal jika terintegrasi dengan kebutuhan sekolah, sekaligus membuka peluang bagi UMKM dan petani sekitar untuk terlibat dalam rantai pasok,” ujarnya.
“Saya berharap agar program Sekolah Rakyat ini tidak hanya menjadi proyek pembangunan fisik semata, tetapi juga mampu menghadirkan kualitas pendidikan yang unggul dan berdaya saing,” kata Mirah.
Ia menegaskan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkelanjutan agar tujuan utama program, yaitu pengentasan kemiskinan melalui pendidikan, dapat benar-benar tercapai secara optimal.
“Pendidikan harus menjadi solusi jangka panjang untuk memutus kemiskinan, bukan sekadar intervensi jangka pendek. Karena itu, setiap kebijakan harus dirancang secara matang dan berkelanjutan,” tutup Senator Mirah.***
