Jo Cha
Jakarta, 12 April 2026 — Senator Mirah Midadan Fahmid menyampaikan keprihatinan mendalam atas persoalan keterbatasan kapal pengangkut sapi yang tengah dihadapi para peternak di Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya dari wilayah Bima dan Dompu.
Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu rantai pasok kebutuhan hewan kurban nasional, sekaligus merugikan peternak yang menggantungkan penghasilan utamanya pada momentum Iduladha.
“Persoalan distribusi ini bukan sekadar masalah teknis di pelabuhan, melainkan cerminan dari belum optimalnya tata kelola logistik ternak secara nasional,” ujarnya.
Penumpukan truk di Pelabuhan Gili Mas akibat berkurangnya armada kapal, terutama setelah adanya docking mendadak, menunjukkan lemahnya koordinasi antarlembaga dalam mengantisipasi lonjakan permintaan musiman.
“Momentum Iduladha adalah periode krusial bagi peternak. Ketika distribusi terganggu, dampaknya tidak hanya pada keterlambatan pengiriman, tetapi juga pada potensi kerugian ekonomi yang signifikan. Bahkan, risiko kematian ternak dan kecelakaan di lapangan menjadi konsekuensi yang tidak bisa diabaikan,” ujar Senator Mirah.
Ia menyoroti bahwa sektor peternakan sapi di Bima dan Dompu memiliki kontribusi ekonomi yang besar, dengan potensi perputaran hingga ratusan miliar rupiah setiap tahunnya. Oleh karena itu, negara perlu hadir memastikan ekosistem distribusi berjalan lancar, aman, dan berkelanjutan.
Senator Mirah juga mendorong perhatian serius dari Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, untuk segera menginstruksikan kementerian terkait, khususnya Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertanian, agar mengambil langkah cepat dan terukur dalam mengatasi persoalan ini.
“Sebenarnya diperlukan kebijakan darurat berupa penambahan armada kapal sementara, optimalisasi jadwal pelayaran, serta penguatan manajemen distribusi berbasis data, sehingga hal ini bisa membantu mengatasi masalah yang ada,” kata Anggota Komite II DPD RI tersebut.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa persoalan serupa yang berulang setiap tahun menunjukkan perlunya reformasi sistemik.
Pemerintah perlu membangun roadmap distribusi ternak nasional yang terintegrasi, termasuk penguatan infrastruktur pelabuhan, sistem logistik berbasis digital, serta skema buffer stock untuk mengantisipasi lonjakan permintaan.
“Tidak boleh lagi ada kebijakan mendadak seperti docking kapal di saat puncak pengiriman tanpa mitigasi yang matang. Ini menyangkut hajat hidup peternak dan stabilitas pasokan nasional,” tegasnya.
Selain itu, Senator Mirah juga menyoroti aspek kemanusiaan dalam peristiwa ini, termasuk adanya korban jiwa akibat aktivitas distribusi yang tidak terkelola dengan baik. Ia menilai keselamatan peternak dan pekerja distribusi harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan.
Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah klarifikasi dari pemerintah daerah yang menyebutkan bahwa penumpukan juga dipengaruhi oleh komoditas lain seperti jagung. Namun demikian, ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar distribusi berbagai komoditas tidak saling menghambat.
“Negara harus memastikan bahwa kerja keras peternak tidak terhambat oleh persoalan logistik yang seharusnya bisa diantisipasi. Ini bukan hanya soal distribusi sapi, tetapi tentang keadilan ekonomi bagi masyarakat daerah,” tutup Senator Mirah.***
