Jo Cha
Jakarta, 9 April 2026 — Anggota DPD RI Dapil Nusa Tenggara Barat, Mirah Midadan Fahmid, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kenaikan harga tiket pesawat hingga 13 persen yang berpotensi menekan pertumbuhan sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Kenaikan ini tidak hanya berdampak pada biaya perjalanan wisatawan, tetapi juga mengancam keberlanjutan pemulihan ekonomi daerah yang selama ini bertumpu pada sektor pariwisata,” ujarnya.
Menurut Senator Mirah, kebijakan penyesuaian tarif penerbangan yang dipicu oleh kenaikan harga avtur akibat dinamika geopolitik global, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah, harus disikapi secara komprehensif oleh pemerintah.
Ia menegaskan bahwa persoalan mahalnya tiket pesawat tidak semata-mata disebabkan oleh kenaikan avtur, melainkan juga oleh tingginya komponen biaya lain yang dibebankan kepada penumpang.
“Fakta di lapangan menunjukkan bahwa avtur memang mengalami kenaikan signifikan, namun komponen biaya lain seperti pajak, airport tax, hingga biaya operasional bandara justru memiliki kontribusi besar terhadap mahalnya harga tiket. Ini yang harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ujar Senator Mirah.
Ia merujuk pada pernyataan Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) NTB yang mengungkapkan bahwa harga tiket pesawat kini menjadi komponen terbesar dalam struktur biaya perjalanan wisata.
Kondisi ini, lanjutnya, berisiko menurunkan minat wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke destinasi unggulan seperti Lombok dan sekitarnya.
Senator Mirah menilai bahwa jika tidak segera diantisipasi, lonjakan harga tiket dapat melemahkan daya saing pariwisata NTB dibandingkan destinasi lain di kawasan Asia Tenggara.
Terlebih, saat ini pelaku industri pariwisata di NTB tengah berupaya meningkatkan kunjungan wisatawan dari negara-negara potensial seperti Singapura, Australia, Korea Selatan, dan China.
“Momentum kebangkitan pariwisata NTB tidak boleh terganggu hanya karena persoalan harga tiket. Kita sedang membangun kepercayaan pasar internasional, sehingga stabilitas harga menjadi faktor krusial,” tegasnya.
Lebih lanjut, Senator Mirah mendorong pemerintah untuk tidak hanya fokus pada stabilisasi harga avtur, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai komponen biaya dalam industri penerbangan.
“Sebaiknya muncul kebijakan terkait relaksasi pajak, peninjauan ulang Passenger Service Charge (PSC), serta efisiensi biaya operasional bandara guna menekan harga tiket secara signifikan,” tambahnya.
Selain itu, ia juga menilai bahwa penguatan moda transportasi alternatif seperti jalur laut dapat menjadi solusi pelengkap, khususnya untuk rute-rute jarak dekat seperti Bali–Lombok.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa transportasi udara tetap menjadi tulang punggung utama aksesibilitas wisatawan ke NTB, terutama dari kota-kota besar di dalam dan luar negeri.
Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian akibat konflik geopolitik, Senator Mirah juga mengingatkan pentingnya menjaga persepsi keamanan dan kenyamanan wisatawan. Ia menyebut bahwa isu global, termasuk konflik internasional, turut memengaruhi keputusan wisatawan dalam menentukan destinasi perjalanan.
“Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang adaptif dan berpihak pada masyarakat serta pelaku industri. Jangan sampai pariwisata NTB yang sedang tumbuh justru mengalami perlambatan akibat tingginya biaya akses,” pungkasnya.
Sebagai penutup, Senator Mirah menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan terkait sektor transportasi dan pariwisata di tingkat nasional, guna memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat NTB.***
